JAKARTA, RadarPena.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy berjanji menindak lembaga bimbingan belajar (Bimbel) nakal yang terbukti membocorkan jawaban soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) di Jakarta. 

"Kalau memang terdapat bukti-bukti kuat, bimbel yang menjadi biang pembocor, yang membocorkan, atau pihak mana pun pasti kita proses secara hukum," ujar Muhadjir di Jakarta, Kamis (23/3).  Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menduga soal USBN bocor lewat lembaga bimbingan belajar. Dalam laporannya, FSGI mengungkapkan bahwa ada siswa membeli bocoran jawaban soal USBN dari bimbel berinisial Q dan IS dengan kisaran harga Rp10 jutaan untuk enam paket kunci jawaban, esai maupun pilihan ganda.  Menurut FSGI, para siswa umumnya membeli secara berkelompok dengan uang patungan antara Rp100 ribu sampai Rp150 ribu per orang. Kelompok maksimal yang bisa ditoleransi adalah 70 orang per kelompok.

"Kami segera akan menindaklanjuti temuan tersebut," tegas Muhadjir.  Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti mengatakan modus pembocoran sama polanya dengan pembocoran kunci jawaban UN selama ini, dikirim melalui aplikasi whatsApp dan Line. "Bedanya, kalau UN baru dikirim beberapa jam menjelang soal diuji, tetapi USBN siswa sudah memperolehnya satu hari sebelumnya, tidak hanya jawaban pilihan ganda, tetapi juga jawaban esai lengkap dengan clue soal sesuai paket yang diterima siswa bersangkutan," terangnya. Ia menambahkan USBN meliputi empat paket soal, dua paket soal utama dan dua paket soal susulan.

Dalam USBN, sekolah lebih berperan sebagai pelaksana, termasuk mensosialisasikan USBN, menerima master soal USBN dan menggandakan, menyiapkan sarana pendukung, melaksanakannya, serta memeriksa hasilnya. Kisi-kisi USBN ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Dalam penyusunan soalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membuat 20 persen - 25 persen soal dan sisanya disusun oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) di tingkat provinsi/ kabupaten/kotamadya.  Desain USBN, mulai dari penetapan kisi-kisi sampai penyusunan soal, berlangsung selama tidak lebih dari dua bulan, sementara tenggat waktu antara selesainya penyusunan soal dengan penyelenggaraan ujian kurang dari dua minggu.(rmol) 

JAKARTA, RadarPena.com - Ketua Fraksi PPP di DPR Reni Marlinawati mengatakan rencana perubahan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 32 tahun 2016 yang salah satu isinya terkait dengan penyesuaian tarif taksi online, akan memberi dampak signifikan. Menurut dia, dengan tarif yang disesuaikan, secara logis akan mempengaruhi animo masyarakat untuk menggunakan alat transportasi tersebut. "Dengan kata lain, pendapatan pengemudi taksi online besar kemungkinan akan mengalami penurunan," kata Reni di Jakarta, Kamis (23/3).

Padahal, kata dia, bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2016 lalu, angka pengangguran di Indonesia berkurang salah satunya karena disumbang keberadaan transportasi berbasis online. BPS mencatat, sebanyak 500 ribu tenaga kerja terserap di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi. "Harus diakui, menjamurnya transportasi berbasis online telah mampu mengurangi angka pengangguran," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP itu.

Atas dasar hal tersebut, sebaiknya pemerintah mengkaji secara mendalam dampak penerapan Permenhub tersebut terhadap tenaga kerja yang terserap melalui transportasi berbasis online ini. Analisis dampak penerapan peraturan (regulatory impact assessement) harus dilakukan pemerintah. Jangan sampai kebijakan tersebut justru membuat masalah sosial baru."Salah satunya dengan bertambahnya pengangguran karena omset transportasi online turun," paparnya. Secara prinsip, lanjut Reni, pengaturan transportasi online memang dibutuhkan, karena faktanya keberadaannya telah menggerus transportasi konvensional.

Di sisi lain, transportasi online menjadi pilihan favorit masyarakat karena murah, aman dan nyaman. Pertanyaannya, kata Reni, mengapa tidak didorong menjadikan transportasi konvensional dibuat lebih murah, aman dan nyaman? Bukan justru membuat kebijakan dengan menjadikan tarif taksi online menjadi naik. "Setidaknya suara-suara tersebut muncul dari masyarakat yang disampaikan ke kami," pungkasnya.(jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Inspektorat Jenderal dan Dinas Pendidikan masing-masing daerah menyelidiki lembaga bimbingan ‎belajar (bimbel) terkait bocornya soal ujian sekolah berstandar nasional (USBN).

Menurut Sekjen FSGI Retno Listiyarti, pemerintah jangan langsung menyudutkan guru sebagai pembocor soal USBN. Sebab, fakta di lapangan, para siswa yang ditemukan menyontek mengaku mendapatkan soal dan kunci jawaban dari bimbel.

"Kalau guru memang yang membocorkan soal, ujian sekolah (US) juga pasti bocor. Nyatanya, kan, tidak. US relatif aman serta tidak ada kebocoran. Karena soal US sepenuhnya diserahkan kepada guru dan sekolah," kata Retno, Kamis (23/3).

Mestinya, lanjut Retno, para guru ini diapresiasi karena sudah menjalankan tugas dengan baik. "Yang perlu diselidiki lebih lanjut adalah dari mana bimbel mendapatkan soal USBN dan hal ini adalah ranah inspektorat dan dinas-dinas pendidikan daerah," tegas Retno.

FSGI membeberkan kebocoran soal USBN terjadi di Pekan Baru (Kepri) Kota Medan (Sumut), Indramayu (Jawa Barat), Kudus dan Pati (Jateng),  Jakarta Selatan,  Jakarta Utara dan Jakarta Barat (DKI Jakarta), dan Nusa Tenggara Barat (NTB). Sedangkan pelaksanaan USBN tanpa kebocoran terjadi di Tasikmalaya, Bogor, Garut Jambi, dan Bengkulu. ‎ (esy/jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani menjadi pembicara kunci dalam Sosialisasi Gerakan Indonesia Melayani di gedung serbaguna Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kamis (23/3).

Sosialiasi kali ini mengangkat tema Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai Gerakan Perubahan untuk Mewujudkan Indonesia yang Maju, Modern, Makmur Sejahtera, dan Bermartabat.

Puan mengungkap harapan agar seluruh komponen bangsa berperan untuk keberhasilan Gerakan Nasional Revolusi Mental.

“Aparatur Sipil Negara (ASN) harus menjadi penggerak utama dan sekaligus menjadi katalisator dan teladan terhadap gerakan perubahan yang dimaksud. Keteladanan ASN dapat diwujudkan melalui praktik pelayanan publik yang semakin baik, dan nyata kepada seluruh lapisan masyarakat,” kata Mbak Puan.

Sebagai ‘Panglima’ Revolusi Mental, Menko PMK mengajak seluruh hadirin untuk mengubah pola pikir penyelenggaraan pelayan publik dari semula berorientasi pada pemerintahan dilayani menjadi pemerintahan melayani.

“Mengingat penting dan strategisnya tugas KemenPANRB dalam pembinaan ASN, maka sudah seharusnya KemenPANRB menjadi lokomotif dalam gerakan revolusi mental khususnya dalam meningkatkan pelayanan oleh ASN yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” ujar Bu Menko.

“Semoga di tahun 2019 masyarakat bisa melihat implementasi nyata dari gerakan revolusi mental, dan gerakan revolusi mental ini bukan hanya sebagai jargon saja,” pungkas Puan di akhir keynotespeechnya.

Turut hadir dalam acara ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur; para Sekjen, Sestama, dan Sesmen Kementerian/Lembaga, Pejabat dan Pegawai di lingkungan KemenPANRB.

Menteri PANRB, Asman Abnur, sebagai Koordinator Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani, selalu menekankan kepada seluruh pegawainya agar mempunyai jiwa mempunyai jiwa mempunyai sikap yang wajib dimiliki ASN yaitu jiwa yang melayani. 

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah mencanangkan Gerakan Nasional Revolusi Mental sebagai upaya percepatan restorasi sosial Bangsa Indonesia melalui Instruksi Presiden No.12 Tahun 2016. Seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan segenap masyarakat diajak untuk aktif mengimplementasikan 5 (lima) gerakan Revolusi Mental melalui melalui wujud perubahan nyata dalam konteks Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu.

Pelaksanaan ke lima gerakan tersebut masing-masing di koordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, mengoordinasikan Gerakan Indonesia Melayani dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara yang melayani.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, mengoordinasikan Gerakan Indonesia Bersih dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersih. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, mengoordinasikan Gerakan Indonesia Tertib dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang tertib.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengoordinasikan Gerakan Indonesia Mandiri dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang mandiri. Menteri Dalam Negeri, mengoordinasikan Gerakan Indonesia Bersatu dan bertanggung jawab atas terwujudnya perilaku masyarakat Indonesia yang bersatu. (adk/jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap Komisi VIII DPR lebih progresif memanfaatkan hubungan Indonesia-Arab Saudi dalam melakukan hubungan kerja sama. Terutama berkaitan dengan haji dan umroh. Apalagi kepemimpinan Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud belakangan ini kian massif menyosialisasikan visi Saudi ke berbagai negara. Termasuk Indonesia yang dikunjunginya beberapa waktu lalu.

Karena itu, wakil ketua DPR yang membidangi ekonomi dan kesejahteraan rakyat ini meminta pemerintah melalui Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH), bisa berinvestasi di Saudi. "Kalau kita tidak masuk ke Saudi dengan membawa uang besar yang dikelola BPKH yang hampir Rp 90 triliun uang kita, maka di Saudi kita gak punya apa-apa," ujar Fahri di Komisi VIII DPR, Kamis (23/3). Sementara negara lain sudah membeli hotel di sekitar Masjidil Haram, Madinah. Sedangkan Indonesia tidak memiliki apa-apa di sana. "Padahal dengan uang 90 triliun, B to B dengan Visi Saudi Baru itu kita bisa bahkan punya kampung Indonesia di Mekah dan Madinah. Itu juga bisa jadi etalase Indonesia," jelas Fahri. Politikus PKS ini menambahkan, BPHK harus didorong bekerja lebih cepat. Sehingga, jamaah Indonesia yang beribadah haji maupun umroh mendapat fasilitas yang memadai di Saudi.(jpnn)

 

JAKARTA, RadarPena.com - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) akan menerapkan e-learning pada proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas lulusan dan layanan kepada peserta diklat transportasi.

Untuk percepatan penerapan e-learning tersebut, BPSDMP menggandeng Universita Terbuka (UT) yang sudah berpengalaman dalam sistem pembelajaran jarak jauh atau e-learning.

Kerja sama ini ditujukan untuk penggunaan platform sistem e-learning UT yang akan diadopsi BPSDM Perhubungan pada sekolah transportasi yang ada di bawahnya.

Kepala BPSDMP Wahju Satrio Utomo mengatakan, pemilihan UT menjadi rekan penerapa e-learning untuk efisiensi waktu dan anggaran penyediaan.

"Kami gandeng UT karena UT sudah sangat berpengalaman, kalau kami bangun sistem sendiri akan membutuhkan waktu yang panjang dan biaya yang tinggi," ujar Wahju, Kamis (23/3)

Saat ini, sambung dia, para taruna di lingkungan BPSDMP sudah mulai dikenalkan sistem belajar jarak jauh atau e-learning ini. "Saat ini taruna sudah mulai kami biasakan dengan sistem e-learning, namun masih konvesional. Mereka berinteraksi online dengan pengajar saat jam belajar malam (19.30-21.00)," tambah Wahju.

Dia berharap pelaksanaan e-learning di sekolah-sekolah perhubungan bisa dimulai waktu dekat. "Saya berharap 1 April ini sudah jalan, walaupun masing yang sederhana dan untuk semester tertentu," harap dia.

Namun kedepannya, e-learning akan digunakan pada setiap semester, bahkan taruna tahun akhir nanti akan menggunakan e-learning secara penuh.(chi/jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menyoroti rencana kenaikan tarif taksi berbasis aplikasi online yang akan diterapkan melalui revisi Permenhub No 32 Tahun 2016.

Dia menilai rencana penyesuaian tarif taksi online tersebut akan memberi dampak signifikan terhadap keberadaan taksi berbasis aplikasi. Dengan tarif yang disesuaikan, itu akan memengaruhi animo masyarakat untuk menggunakan alat transportasi tersebut.

"Dengan kata lain, pendapatan pengemudi taksi online besar kemungkinan akan mengalami penurunan," kata Reni melalui pernyataan tertulis, Kamis (23/3).

Padahal, katanya, bila merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2016, angka pengangguran di Indonesia berkurang salah satunya karena disumbang keberadaan transportasi berbasis online. BPS mencatat, sebanyak 500 ribu tenaga kerja terserap di sektor transportasi, pergudangan dan komunikasi.

"Harus diakui, menjamurnya transportasi berbasis online telah mampu mengurangi angka pengangguran," kata Waketum DPP PPP ini.

Karena itu, Reni meminta pemerintah mengkaji secara mendalam dampak penerapan permenhub tersebut terhadap tenaga kerja yang terserap melalui transportasi berbasis online ini. Analisa dampak penerapan peraturan (regulatory impact assessement) harus dilakukan pemerintah.

"Jangan sampai kebijakan tersebut justru membuat masalah sosial baru, salah satunya dengan bertambahnya pengangguran karena omset transportasi online turun," tegas dia.

Di sisi lain, pengaturan transportasi online memang dibutuhkan karena faktanya keberadaannya telah menggerus transportasi konvensional. Tapi taik bisa dipungkiri bahwa transportasi online menjadi pilihan favorit masyarakat karena murah, aman dan nyaman.

"Mengapa tidak didorong menjadikan transportasi konvensional dibuat lebih murah, aman dan nyaman? Bukan justru membuat kebijakan dengan menjadikan tarif taksi online menjadi naik. Setidaknya suara-suara tersebut muncul dari masyarakat yang disampaikan ke kami," tambahnya.(fat/jpnn/jpnn)

 

More Articles ...