JAKARTA, RadarPena.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, menjawab diplomatis ketika disinggung kemungkinan lemahnya pengawasan Balai POM di daerah dalam mengawasi produk makan impor seperti Mie Samyang.

"Kan tidak bisa kita masuk ke semua gerai, swalayan. Jadi laporan masyarakat ini penting juga,” jawab Penny, saat dihubungi JPNN.com pada Kamis (19/1), terkait temuan Mie Samyang mengandung babi oleh MUI, Polri dan Pol PP Sumenep, Madura.

Karena itu, mantan pejabat fungsional di Bappenas ini meminta masyarakat ikut berperan aktif untuk melapor ke Balai POM terdekat, jika menemukan ada produk makanan tanpa nomor register izin edar dari BPOM.

"Jadi bisa dilaporkan titiknya di mana, swalayannya, laporkan ke Balai POM terdekat," imbaunya.

Sebelumnya, Penny memastikan produk Mie Samyang ilegal, ketika disampaikan berdasarkan hasil sidak MUI, Polri dan POl PP Sumenep, pada bungkus Mie asal Korea Selatan itu tidak terdapat label BPOM. Bahkan, setelah diterjemahkan, pada komposisinya ternyata mengandung babi.

"Mienya legal nggak? ada nomor izin edar? Kalau sudah ditemukan dan tanpa izin edar BPOM, itu ilegal. Ditelusuri, apakah itu impor, siapa importirnya," tegas Penny.

JAKARTA, RadarPena.com - Salah satu tujuan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan inpseksi mendadak (Sidak) terhadap produk makanan yang tidak halal adalah melindungi konsumen yang beragama Islam.

Itu juga yang dilakukan MUI Cabang Sumenep, Jawa Timur saat sidak pada Rabu (18/1) siang. MUI menggandeng Dinas Kesehatan dan Polres setempat.

Dalam sidak yang dilakukan, ditemukan mi Samyang, sebuah produk makanan mi instan asal Korea Selatan.

Ketua MUI Sumenep KH A Safradji mengatakan, selain tidak ada cantuman label dari BPOM, dalam kemasan mi Samyang juga tidak berbahasa Indonesia.

Hanya tulisan Hongul, yang merupakan bahasa Korea Selatan. Bagi orang awam dan yang tidak mengerti tulisan terebut tentu sangat menyulitkan untuk mendapatkan informasi komposisi dari mi Samyang.

KH A Safradji mencurigai beredar luasnya mi Samyang yang dalam tulisan koreanya mengandung babi ada unsur kesengajaan untuk mengelabui konsumen di Sumenep yang umumnya muslim.

“Kami khawatir ada unsur kesengajaan untuk mengelabui konsumen yang beragama Islam. Jelas, kalau ada orang tidak tahu akan mudah mengkonsumsinya,” KH A Safradji seperti yang dilansir Jawa Pos, Kamis (19/1).

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, makanan yang beredar di dalam negeri harus mencantumkan informasi barang dalam bentuk bahasa Indonesia.

"Kalau tidak ada informasi bahasa Indonesia, itu jelas melanggar undang undang perlindungan konsumen," kata Tulus kepada JPNN.com, Kamis (19/1).

JAKARTA, RadarPena.com - Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP)‎ 2016 yang tidak maksimal memang beralasan.

Pasalnya, banyak kepala desa (Kades) tidak mendistribusikan KIP kepada siswa. Kades bahkan memilih menahan kartu itu.

"Jadi kendala penyaluran KIP di daerah karena kades-nya ketakutan. Mereka takut digebuki masyarakat karena tidak semua yang dapat KIP," ungkap Dadang Rusdiana, anggota Komisi X DPR RI dalam raker dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Kamis (19/1).

Dia menambahkan, jumlah KIP yang diberikan kepada kades untuk disalurkan tidak sama dengan fakta di lapangan.

Banyak anak-anak putus sekolah yang harusnya dapat namun malah tidak terdaftar.

"Para kades ini waswas. Ketika mau menyalurkan KIP malah dipukuli massa. Sebab, mereka mendapat ancaman juga karena kades dinilai pilih kasih. Ini banyak lades yang ngaku ke saya, kalau KIP-nya hanya disimpan dan tidak disalurkan," terang politikus Hanura ini.

Sementara itu, Muhadjir‎ mengatakan, mekanisme penyaluran KIP sudah diubah mulai tahun ini.

Tahun lalu, distribusi KIP diserahkan kepada kades.

Untuk sekarang, distribusi diserahkan ke sekolah.

"Sekolah yang kini menyalurkan ke siswa karena mereka tahu siswa yang berhak dan tidak‎. Kami juga sudah meminta para kepala sekolah dan guru untuk aktif mencari informasi anak-anak putus sekolah untuk didaftarkan sebagai penerima KIP," ujarnya.(jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Kebijakan bebas visa menjadi topik bahasan utama dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1). Hal ini lantaran kehadiran para tenaga kerja asing (TKA) ilegal diduga berasal dari kebijakan bebas visa yang diterapkan pemerintah.

Dalam rapat itu, Menteri Yasonna menjelaskan bahwa pihak terus berbenah dan sudah melakukan konsolidasi dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam) Wiranto. Salah satu hasil rapat tersebut adalah meneliti kembali manfaat dari kebijakan bebas visa. "Kebijakan visa sedang diteliti manfaat dan mudharatnya. Kalau pariwisata tetap kita dorong travel agent to agent," ujarnya.

Sementara mengenai TKA ilegal yang masuk ke Indonesia, menteri asal PDIP ini mengatakan bahwa hal itu terjadi karena adanya sindikat lama yang bermain. Sindikat ini diduga turut melibatkan oknum di bagian Imigrasi dalam melancarkan aksinya. "Jadi ini penyakit lama. Ada sindikat. Sama kaya TKI kita di luar itu kan korban pemalsuan data dan sindkiat. Petugas Imigrasi kita ada yang terlibat. Sama sudah bilang ke Dirjen Imigrasi nggak ada toleransi lagi," pungkas Yasonna. [ian/rmol]

JAKARTA, RadarPena.com - Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, mengimbau masyarakat untuk tidak mengkonsumsi Mi Instan merek Samyang, asal Korea Selatan.

Larangan ini memang belum didasari hasil laboratorium, melainkan dari keterangan pihak MUI Sumenep, yang menyebutkan di bungkus mie tersebut terdapat kandungan babinya.

"Karena ilegal, harus ditarik dan dimusnahkan. Apalagi ada unsur babinya. Siapa pun yang menyebarkan, mengedarkan barang tanpa izin edar, itu kena pelanggaran UU Kesehatan," tegas Penny, saat dihubungi JPNN.com, Kamis (19/1).

Dalam kasus ini, dia mengimbau masyarakat untuk berhati-hati membeli produk makanan.

Sebelum membeli, harus dipastikan bahwa produknya memiliki izin edar yang tertera pada bungkusnya.

"Kalau beli apa pun ada izin edarnya nggak dari Badan POM? Apalagi itu bahasanya masih Korea, harusnya jangan dibeli. Kalau sampai ketahuan Badan POM, penindakan, itu sudah pelanggaran. Hukumannya sampai 15 tahun penjara," tegas dia.(jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Pemerintah tak memiliki rencana membuka penerimaan CPNS dari jalur umum. Bahkan, moratorium CPNS diperpanjang lagi.

“Pemerintah sampai saat ini belum membuka formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil. Morotarium CPNS masih diberlakukan,”ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur di Jakarta, Kamis (19/1).

Asman menjelaskan, bila penerimaan formasi CPNS sudah ada, pihaknya akan mengumumkan secara resmi.

Karena itu, masyarakat harus berhati-hati dan tak boleh tertipu dengan kabar penerimaan CPNS dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Dia juga menegaskan, masyarakat tidak dipungut biaya dalam proses penerimaan formasi CPNS.

“Yang diperlukan adalah kualifikasi dan kompetensi dari pelamar CPNS tersebut untuk lulus dalam ujian seleksi,” imbuhnya.

Dia menambahkan, siapa pun yang melakukan penipuan CPNS akan diproses secara hukum.

Pihak yang memberi dan menerima uang sama-sama dinilai melanggar hukum.

“Sanksi hukum akan dikenakan baik dari kalangan umum atau dari oknum PNS sendiri. Kalau pelaku penipuan CPNS dari kalangan PNS akan dikenakan sanksi berat selain diproses secara hukum, orangnya dipecat sebagai PNS," pungkasnya.(jpnn)

JAKARTA, RadarPena.com - Sepanjang tahun 2016, Kementerian Hukum dan HAM mengklaim telah memberlakukan tindakan administrasi terhadap WNA yang melanggar izin tinggal di Indonesia sebanyak 7.787 tindakan, termasuk deportasi. "Di Direktorat Jenderal 3.101. Ini cukup lumayan. Di UPT dan Kanim 4.686. Utamanya karena imigran ilegal, dan lain-lain. Ini yang kami tindak," beber Menkumham Yasonna Laoly di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).

Menurutnya, berdasarkan data Direktorat Jenderal (dirjen) Imigrasi mengenai lalu lintas WNA pada 2016, sebanyak 8.974.141 orang terdaftar masuk ke Indonesia. Sementara, WNA yang keluar dari Indonesia berjumlah 9.003.798 orang. "Lebih banyak yang keluar, mungkin sudah habis masa kerjanya, balik, habis kontraknya," jelas Yasonna

Dari total tersebut kata Yasonna, WNA China merupakan yang terbanyak masuk ke Indonesia (1.329.847). "Tiongkok terbanyak masuk Indonesia," papar Yasonna.
Kemudian disusul Australia (1.129.523), Malaysia (1.004.375), Singapura 945.479, dan Jepang (349.119). Sedangkan peringkat tiga besar negara yang warganya paling banyak ditindak secara administratif adalah China (1.837), Afghanistan (665), dan Bangladesh (389). [zul/rmol]

More Articles ...