Unsur Kejagung Dilarang Temui Pengacara Berperkara

JHON ALAN

Sabtu, 08 Maret 2014 08:21

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pengawasan terhadap kinerja jajarannya untuk menghindari konflik kepentingan dan mencegah tindak pidana korupsi dalam penanganan suatu perkara.

 

Oleh karena itu, pimpinan Kejaksaan Agung menginstruksikan agar tidak berhubungan atau menemui para pihak yang tengah berperkara termasuk pengacara.

 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, R Widyo Pramono mengatakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka seorang jaksa dilarang menemui pihak berperkara.

 

"Kalau mengenai jaksa tidak boleh berhubungan dengan keluarga terdakwa, tersangka sudah sejak lama itu, anda kalau di gedung JAMPidsus ada tulisan (pengumuman, red) besar itu," katanya saat ditemui di kantornya, Jumat (7/3).

 

Widyo mengaku, selama dirinya menjabat sebagai JAMPidsus sudah tidak ada lagi pihak dari tersangka ataupun terdakwa yang dapat bertemu dengan pimpinan di JAMPidsus.

 

"Gak bisa begitu mudah untuk bisa bertemu pejabat Pidsus khususnya, apalagi tersangka, terdakwa mau diperiksa jangan harap mereka lolos," jelasnya.

 

Meskipun demikian, kata Widyo, pihaknya tetap memperbolehkan pengacara yang dinilai tidak bermasalah untuk bertemu dengan unsur Kejagung."Ya ada, itupun proses apa, sudah janji atau belum, itu harus hati-hati. Kalau bermuara bermasalah gak kita terima," ujarnya.

 

Ia mengaku, telah bekerja siang dan malam untuk melakukan pencegahan rasuah di lingkungan Gedung Bundar, salah satunya yakni pembenahan sterilisasi lahan parkir. Lahan parkir di Kejaksaan Agung saat ini hanya untuk kendaraan yang digunakan para pejabat Eselon I dan Eselon II.

 

Adapun, tempat parkir untuk kendaraan milik pegawai dan lainnya di gedung parkir dengan sembilan lantai. Sterilisasi itu sebagai bagian pencegahan korupsi agar tamu yang datang bisa ketahuan dan pengetatan keamanan di lingkungan Kejagung.

 

Sementara menanggapi hal ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan seorang pengacara tidak boleh menemui jaksa ataupun pimpinan JAMPidsus.

 

Menurutnya, pengacara hanya boleh mendapangi kliennya atau saksi saat menjalani pemeriksaan oleh penyidik. "Pengacara itupun hanya menunggu diluar saja," katanya saat dikonfirmasi.

 

Bila seorang pengacara menemui jaksa atau pejabat JAMPidsus, ungkapnya, diduga kuat akan ada proses lobi untuk kepentinganya. Misalkan, sambung Boyamin, pengacara dari pihak pelapor meminta kepada jaksa atau pejabat di JAMPidsus untuk mempercepat penanganannya.

 

"Kalo pengacara dari pihak terlapor melobi untuk perkaranya dilambatin dengan cara meminta jaksa untuk memberikan petunjuk yang sulit pada penyidik yakni kepolisian," jelasnya.

 

Seharusnya peraturan tentang hal ini harus segara dibuat di Kejaksaan Agung agar tidak ada lagi terjadi lobi melobi dalam penanganan suatu perkara.

 

Berdasarkan pantauan di lapangan, setiap harinya banyak pengacara yang terlihat keluar masuk dari gedung bundar Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Hal itu menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi sejumlah awak media massa yang bertugas meliput di Kejaksaan Agung.


Editor: YUNAN NASUTION

Berita Lainnya :