Ini Pengakuan PPA Soal Aset Yayasan Supersemar 

Typography

JAKARTA, RadarPena.com - Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan RI mengaku telah menelusuri aset - aset milim Yayasan Supersemar agar dapat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Negeri Selatan sebagaiman putusan Mahakamah Agung.

"Kita PPA tidak menanganii aset Yayasan Supersemar, tapi pernah melakukan penelusuran asetnya atas permintaan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun)," kata Kepala Pusat Pemuluhan Aset (Kpus PPA), Andi Herman di Kejakaaan Agung, Jakarta, Kamis (7/12).

Dia menjelaskan keterlibatan Pusat Pemulihan Aset (PPA) dalam perkara Yayasan Supersemar hanya sebatas menelusuri asetnya dan setelah mendapati aset milik Supersemar diserahkan ke Jamdatun. "Jadi hanya sebatas itu, tidak lebih, itu kan perkara perdata jadi yang mengeksekusi panitera Pengadilan Negeri," tutupnya.

Sebelumnya, Jaksa Agung HM Prasetyo meminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera melakukan eksekusi Yayasan Supersemar sebagaimana putusan Mahakamah Agung."ini skarang kewajiban dari pengadilan negeri untuk segera memenuhi gugatan kita supaya dieksekusi," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta

Dia menjelaskan selama ini Kejaksaan selaku jaksa pengacara sudah sangat sabar menunggu pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apalahi, kata Prasetyo, kejaksaan telah memenuhi semua kewajiban yang diminta Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar pelaksanaan dapat segera dilakukan.

Sebagai informasi, pihak Yayasan Supersemar belum dapat memenuhi kewajiban membayar uang pengganti lantaran utang belum dibayarkan oleh sejumlah perusahaan. Diduga para penerima dana Supersemar saat itu adalah Bank Duta, PT Sempati Air, PT Kiani Lestari, PT Kiani Sakti, PT Kalhold Utama, Essam Timber, PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri, dan Kelompok Usaha Kosgoro.

Pada putusan MA Nomor 2896 K/Pdt/2009 disebutkan bahwa Bank Duta sempat menerima uang sejumlah USD 420 juta dari Supersemar. Sementara PT Sempati Air menerima dana Rp13 miliar kala itu.

Kemudian, uang sebesar Rp150 miliar diberikan Supersemar kepada PT Kiani Lestari dan PT Kiani Sakti. PT Kalhold Utama, Essam Timber, dan PT Tanjung Redep Hutan Tanaman Industri menerima uang sebesar Rp12 miliar dari yayasan tersebut.

Terakhir, Kosgoro tercatat menerima uang sejumlah Rp10 miliar dari Supersemar di periode yang sama. Karena penyaluran utang ke bank dan beberapa perusahaan kala itu, Supersemar divonis bersalah oleh PN Jakarta Selatan pada 28 Maret 2008. Putusan PN Jakarta Selatan dikuatkan dengan vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di tingkat banding pada 19 Februari 2009.

Keberatan dengan putusan itu, Supersemar mengajukan kasasi ke MA pada Oktober 2010. Namun kasasi Supersemar tidak diterima sepenuhnya oleh MA. MA menerima sebagian permohonan pemerintah. Namun jumlah nominal denda yang harus dibayar Yayasan Supersemar salah ketik dalam putusan tersebut.

Dalam putusan, tertulis denda yang harus dibayar Supersemar adalah 75 persen dari Rp185 juta. Padahal, Yayasan itu seharusnya membayar 75 persen dari Rp185 miliar, atau Rp139 miliar kepada negara. Atas kasasi itu, Kejagung mengajukan peninjauan kembali (PK) pada September 2013, yang juga diikuti PK Yayasan Supersemar. MA akhirnya mengabulkan PK negara dan menolak PK Supersemar, sehingga mereka mesti membayar denda sebesar Rp4,4 triliun lebih melalui pengadilan.‎(alan jhon)