DPR: Pengakuan Trump Picu Konflik 

Typography

JAKARTA, RadarPena.com - ‎DPR mengecam keras rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan, sikap Donald Trump bertentangan dengan resolusi internasional. Salah satunya Resolusi PBB 478 Tahun 1980 yang menyerukan seluruh negara menarik perwakilan diplomatiknya di Yerusalem.

K‎ebijakan AS tersebut akan mengancam usaha negosiasi damai antara Israel dan Palestina. Padahal upaya damai ini harus terus diupayakan dengan dukungan internasional.

"Kebijakan AS sangat berpotensi menimbulkan eskalasi konflik diantara kedua negara, Israel-Palestina," ujar Meutya saat ditemui idi Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (7/12).

Politikus Partai Golkar ini meminta Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk melakukan protes keras atas upaya yang dilakukan Presiden Donald Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.

‎Menurut Meutya, PBB juga perlu menentang kebijakan Presiden Donald Trump karena bertentangan dengan hukum internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB dan usaha perdamaian regional. "PBB perlu memberikan ancaman sanksi bagi Amerika Serikat," katanya.

Ia juga meminta seluruh komunitas internasional untuk melakukan penolakan terhadap rencana Trump tersebut. Termasuk melakukan semua langkah yang dimungkinkan untuk menghentikan rencana Trump.

‎Sebelumnya, Trump secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Dia menyebut pernyataannya untuk mewujudkan janji kampanye yang selama ini tak pernah diwujudkan oleh presiden-presiden sebelumnya.(jawapos)